Peresmian 17 MPP se-Indonesia di jakarta di hadiri PJ Bupati Mesuji Drs Sulpakar MM.
Cari Berita

Advertisement

Peresmian 17 MPP se-Indonesia di jakarta di hadiri PJ Bupati Mesuji Drs Sulpakar MM.

Kamis, 07 Maret 2024




Mesuji,Harian Akuratnews.net-PJ Bupati Mesuji,Dr.Drs.Sulpakar MM menghadiri langsung peresmian Mal pelayanan publik (MPP) di jakarta, yang diresmikan oleh menteri perdayaan aparatur negara repormasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia sekaligus peresmian serentak sebanyak 17 MPP se-Indonesia pada hari Kamis (07/03/2024).


Menteri PANRB-RI , Abdullah Azwar Anas M.Si meresmikan Mal pelayanan publik yang berlangsung di Ball Room Hotel Ritz Carlton Jakarta,dan diikuti 17 kepala Daerah yang MPP nya diresmikan.


Sebelumnya , menteri Perdayagunaan Aparatur negara dan Reformasi birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas terus mendorong hadirnya Mal pelayanan publik (MPP) di berbagai daerah di Tanah air.


MPP adalah konsep pelayanan publik terintegrasi di mana pada satu tempat melayani ratusan izin/ dokumen yang dibutuhkan warga serta dunia usaha.


Lanjut selain 17 kepala Daerah yang ikut secara langsung di Ball Room Hotel Ritz Carlton Jakarta,di setiap daerah juga mengikuti kegiatan peresmian MPP secara Hybrid (zoom).


Berikut Mal pelayanan publik yang diresmikan oleh Menpan RB -RI:

1.MPP Bangka

2.MPP Banjarnegara.

3.MPP Gowa

4.MPP Katingan.

5.MPP Lamandau.

6.MPP Lawu.

8.MPP Sarolangun.

9.MPP Seluma.

  10.MPP Siak.

    11.MPP Sukarama.

    12.MPP Banjarmasin

     13.MPP Medan .

      14.MPP Probolinggo.

      15.Sukabumi.

      16.MPP Kota Tegal .
      
      17.MPP Kota Ngawi.


" Selamat kepada 17 kabupaten/ kota yang hari ini MPP-nya diresmikan.
Ini bisa mendongkrak kualitas pelayanan publik di masingmasing daerah.
Kami berharap para gubernur, Bupati/ walikota, segera dipercepat hadirnya MPP agar pelayanan di daerahnya semakin lebih terjangkau.
Di daerah banyak aset yang idle,itu saja manfaatkan ".


Kehadiran MPP di tengah masyarakat diharapkan nya mampu memberikan keterjangkauan akses dalam pelayanan publik dan juga mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah.(red).